(Studi di Provinsi Sumatra
Utara)
Tugas Akhir / Skripsi Ekonomi Pembangunan Regional Disusun oleh: Dina M. Sinaga Program Sarjana Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Regional
Intisari:
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang optimal bagi kepentingan perekonomian daerah. Tujuan khusus dari penelitian ini sbb: (1) Mengetahui isu-isu dan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara pada saat ini. (2) Menetapkan skala prioritas dan strategi kebijakan dalam penyelesaian konflik kepentingan para aktor perkebunan kelapa sawit. (3) Menganalisis dan mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang optimal di Provinsi Sumatra Utara.
Penelitian ini menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Analisis dilakukan terhadap tiga belas alternatif kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari hasil wawancara dengan key persons. Alternatif kebijakan tersebut dibagi dalam empat aspek yaitu aspek Sosial, Ekologi, Ekonomi dan Kelembagaan. Seluruh alternatif kebijakan tersebut dianalisis terhadap empat komponen responden yaitu masyarakat lokal, key persons, buruh sawit dan pengusaha sawit.
Melalui wawancara yang mendalam dan hasil analisis AHP diperoleh hasil bahwa alternatif kebijakan dalam perumusan Strategi Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit, alternatif yang paling diprioritaskan adalah:
(1) Meningkatkan komunikasi dan menjalin sinergi kebijakan antara lembaga legislatif dan lembaga pemerintah (dari aspek kelembagaan) dengan nilai bobot 0,096 untuk responden masyarakat lokal, 0,074 untuk key persons, 0,097 untuk responden buruh sawit dan 0,129 untuk responden pengusaha sawit.
(2) Kebijakan pengembangan agroindustri yang mengolah minyak kelapa sawit beserta limbahnya (dari aspek ekologi) dengan nilai bobot 0,128 untuk responden masyarakat lokal, 0,145 untuk key persons, 0,145 untuk responden buruh sawit dan 0,105 untuk responden pengusaha sawit.
(3) Mengurangi konflik hak atas tanah dengan reformasi tanah berdasarkan hukum (dari aspek sosial) dengan nilai bobot 0,097 untuk responden masyarakat lokal, 0,143 untuk key persons, 0,128 untuk responden buruh sawit dan 0,096 untuk responden pengusaha sawit.
(4) Penghentian sementara (moratorium) penebangan hutan (dari aspek ekologi) dengan nilai bobot 0,113 untuk responden masyarakat lokal, 0,139 untuk key persons, 0,128 untuk responden buruh sawit dan 0,093 untuk responden pengusaha sawit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling diprioritaskan oleh tiap responden adalah menjalankan kebijakan pengembangan agroindustri yang mengolah minyak kelapa sawit beserta limbahnya serta meningkatkan komunikasi dan menjalin sinergi kebijakan antara lembaga legislatif dan lembaga pemerintah dengan inconcistency ratio sebesar <0,1 yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut bersifat konsisten dan dapat diterima.
Tugas Akhir / Skripsi Ekonomi Pembangunan Regional Disusun oleh: Dina M. Sinaga Program Sarjana Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Regional
Intisari:
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang optimal bagi kepentingan perekonomian daerah. Tujuan khusus dari penelitian ini sbb: (1) Mengetahui isu-isu dan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara pada saat ini. (2) Menetapkan skala prioritas dan strategi kebijakan dalam penyelesaian konflik kepentingan para aktor perkebunan kelapa sawit. (3) Menganalisis dan mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan dalam upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang optimal di Provinsi Sumatra Utara.
Penelitian ini menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Analisis dilakukan terhadap tiga belas alternatif kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari hasil wawancara dengan key persons. Alternatif kebijakan tersebut dibagi dalam empat aspek yaitu aspek Sosial, Ekologi, Ekonomi dan Kelembagaan. Seluruh alternatif kebijakan tersebut dianalisis terhadap empat komponen responden yaitu masyarakat lokal, key persons, buruh sawit dan pengusaha sawit.
Melalui wawancara yang mendalam dan hasil analisis AHP diperoleh hasil bahwa alternatif kebijakan dalam perumusan Strategi Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit, alternatif yang paling diprioritaskan adalah:
(1) Meningkatkan komunikasi dan menjalin sinergi kebijakan antara lembaga legislatif dan lembaga pemerintah (dari aspek kelembagaan) dengan nilai bobot 0,096 untuk responden masyarakat lokal, 0,074 untuk key persons, 0,097 untuk responden buruh sawit dan 0,129 untuk responden pengusaha sawit.
(2) Kebijakan pengembangan agroindustri yang mengolah minyak kelapa sawit beserta limbahnya (dari aspek ekologi) dengan nilai bobot 0,128 untuk responden masyarakat lokal, 0,145 untuk key persons, 0,145 untuk responden buruh sawit dan 0,105 untuk responden pengusaha sawit.
(3) Mengurangi konflik hak atas tanah dengan reformasi tanah berdasarkan hukum (dari aspek sosial) dengan nilai bobot 0,097 untuk responden masyarakat lokal, 0,143 untuk key persons, 0,128 untuk responden buruh sawit dan 0,096 untuk responden pengusaha sawit.
(4) Penghentian sementara (moratorium) penebangan hutan (dari aspek ekologi) dengan nilai bobot 0,113 untuk responden masyarakat lokal, 0,139 untuk key persons, 0,128 untuk responden buruh sawit dan 0,093 untuk responden pengusaha sawit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling diprioritaskan oleh tiap responden adalah menjalankan kebijakan pengembangan agroindustri yang mengolah minyak kelapa sawit beserta limbahnya serta meningkatkan komunikasi dan menjalin sinergi kebijakan antara lembaga legislatif dan lembaga pemerintah dengan inconcistency ratio sebesar <0,1 yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut bersifat konsisten dan dapat diterima.
