DAFTAR NEGATIF INVESTASI : Menkominfo ingin hapus e-commerce dari DNI



Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berencana mengeluarkan bisnis e-commerce dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Menkominfo dalam waktu dekat akan mendiskusikan hal ini dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menkominfo Rudiantara berujar, untuk membesarkan ekosistem e-commerce di dalam negeri, perlu dilihat secara keseluruhan, di antaranya soal pendanaan. Permasalahan pendanaan ini bisa dikatakan adalah masalah utama dalam e-commerce.

"Kami ingin meninjau ulang bersama BKPM agar investasi di e-commerce atau start up digital bukan lagi tergolong Daftar Negatif Investasi (DNI)," ujarnya, .lah hutang. "Hal itu kan merugikan karena para pebisnis start up kita harus bayar lagi ke luar. Tapi jika DNI dicabut, maka investasi itu akan masuk sebagai ekuitas, nah kalau nilai perusahaan semakin besar, sang pemilik bisa menjual lagi sahamnya, jadinya sama-sama untung," terang Rudiantara.

Seiring dengan upaya membuka investasi bagi asing untuk bisnis ecommerce, Menkominfo juga tengah menggodok teknis permodalan bagi ecommerce dari investasi taipan lokal. Rudiantara berujar, dirinya telah menemui lima taipan di Indonesia untuk mau membenamkan uangnya demi memperbesar ecommerce dalam negeri.

"Saya sudah bertemu dengan lima taipan, salah satunya James dari Lippo. Mereka semua menyambut baik, tapi perlu bagi kami menyusun aturan teknisnya dan memilih venture capital (vc) profesional dulu," ungkapnya.

Kata Rudiantara, akhir tahun ini pihaknya akan segera membentuk VC profesional itu. Dia belum bisa berbicara berapa besaran modal yang bakal ditaruh oleh masing-masing taipan di VC profesional ini. Harapannya para taipan mau mengucurkan total US$ 1 miliar pada akhir tahun nanti.


Sebelumnya, Gandi Sulistiyanto, Managing Director Sinarmas Group, mengaku telah disambangi Menkominfo terkait permodalan bagi start up. Pihak Sinarmas sangat setuju dan bersedia berpartisipasi. Namun, pihaknya masih menunggu teknis implementasinya seperti apa.